evanbailyn.com
KPK Dalami Aliran Uang Sudewo Terkait Kasus Pemerasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini semakin mendalami aliran uang yang berkaitan dengan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Terkait kasus dugaan pemerasan jabatan calon perangkat desa. Penyidik fokus menggali motif dan proses keluar masuknya uang yang diduga melibatkan Sudewo melalui sebuah koperasi.
Latar Belakang Kasus
Kasus bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Sudewo pada 19 Januari 2026. Saat itu diduga melakukan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari kegiatan ini, penyidik menyita uang tunai mencapai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan hasil pemerasan.
Setelah penahanan dan penetapan tersangka, KPK menahan Sudewo bersama tiga tersangka lain. Yakni sejumlah kepala desa yang diduga turut membantu mekanisme pengumpulan uang tersebut.
Fokus Penyidikan: Aliran Uang Sudewo
Dalam pemeriksaan terbaru, KPK memeriksa Muhamad Ichsan Azhari. Direktur Bisnis KSPPS Artha Bahana Syariah, sebagai saksi penting. KPK mendalami aliran uang yang masuk dan keluar dari rekening atau transaksi Sudewo di koperasi tersebut. Penyidik ingin mengetahui maksud dari transaksi itu serta apakah ada pihak lain yang mendapat keuntungan atau terlibat dalam sistem pemerasan jabatan itu.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menuturkan bahwa penyidik berupaya mengungkap modus yang digunakan dalam proses transaksi dan aliran dana tersebut. Serta mendalami hubungannya dengan struktur pemerasan jabatan perangkat desa.
Perpanjangan Penahanan dan Pemeriksaan Saksi
Seiring pendalaman penyidikan, KPK juga memperpanjang masa penahanan Sudewo dan para tersangka lainnya selama 40 hari ke depan untuk memperlancar pemeriksaan berbagai saksi dan pengumpulan bukti tambahan.
Selain itu, penyidik terus memanggil saksi-saksi lain untuk dimintai keterangan guna memperkuat fakta hukum terkait mekanisme pemerasan serta aliran uang hasil kegiatan tersebut.
Skema Pemerasan yang Diduga
Berdasarkan penyidikan awal, Sudewo diduga memasang tarif tertentu kepada calon perangkat desa yang ingin mendapatkan jabatan. Tarif ini kemudian dinaikkan oleh para bawahannya sebelum dikumpulkan secara terstruktur. Total hasil pemerasan yang disita mencapai Rp2,6 miliar.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat publik dalam skenario korupsi yang sistematis, serta berpotensi membuka keterlibatan pihak lain yang mungkin berkaitan dengan aliran dana tersebut.